LENYAPNYA KEADILAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Di dunia perkuliahan, kita pastinya tidak asing lagi dengan istilah UKT dan uang pangkal. Sebutan UKT atau Uang Kuliah Tunggal serta uang pangkal seperti sudah bukan menjadi hal yang tabu di dunia perkuliahan.

Adapun maksud dari UKT atau Uang Kuliah Tunggal adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh tiap mahasiswa pada setiap semester. Uang kuliah tunggal ini pun terdiri dari beberapa golongan dan  besar biayanya pun berbeda-beda di setiap universitas, fakultas, serta jurusan/prodi.

Penetapan uang kuliah tunggal kepada setiap mahasiswa pun dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua atau penanggung biaya.  Diberlakukannya uang kuliah tunggal oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat.

Harapan dengan diadakannya uang kuliah tunggal ini, masyarakat dapat memperoleh bangku kuliah dengan kesempatan yang sama tanpa harus terhalang oleh biaya. Dengan begini, Indonesia dapat meningkatkan kemakmuran bangsa seiring dengan meningkatnya masyarakat yang berpendidikan serta sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga, semakin banyak angkatan kerja yang berpeluang besar mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita negara.

Jika memang begitu harapan pemerintah bagi bangsanya, lantas bagaimana dengan uang pangkal?

Uang pangkal ialah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa terlebih dahulu ketika awal masuk sekolah, perkumpulan, dan lain sebagainya. Sama hal nya dengan uang kuliah tunggal, uang pangkal ini terdiri dari beberapa golongan dengan besar biaya yang beragam. Namun berbeda dengan UKT, uang pangkal ini tidak dibayarkan secara rutin di tiap semester, melainkan hanya dibayar sekali saat pendaftaran layaknya uang muka. Meski demikian, banyak yang beranggapan bahwa uang pangkal ini sangat memberatkan para mahasiswa karena jumlahnya tidaklah sedikit. Pasalnya tak jarang universitas yang menetapkan uang pangkal yang begitu mahal dan tidak realistis. Hal ini menjadi penghalang baru bagi masyarakat yang ingin mengenyam bangku perguruan tinggi.

Jika kita mencermati apa yang dicantumkan di alenia keempat dalam pembukaan UUD tahun 1945, yang berbunyi: “...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia…” maka dapat kita lihat dengan jelas bahwa undang-undang dasar negara republik Indonesia terbentuk dengan harapan agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsanya. Salah satu upaya untuk merealisasikan harapan tersebut adalah mendorong agar masyarakat Indonesia mau dan bisa bersekolah.

Pemerintah pun tampaknya sudah berusaha mewujudkan impian tersebut dengan semakin banyak berdirinya sekolah gratis. Meski demikian, pada zaman sekarang, lapangan pekerjaan tidak hanya memerlukan sumber daya manusia sebatas lulusan SMA saja. Dewasa ini, mereka menuntut agar para pencari pekerjaan minimal menyandang gelar D3 atau sarjana. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan hasil kerja mereka.

Lalu bagaimana nasib para pencari ilmu diluar sana yang terhalang oleh biaya? Nampaknya kini keadilan dalam mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak mulai dilupakan. Uang pangkal yang mahal seakan menjadi 'tren’ tersendiri di dunia universitas saat ini. Mereka berbondong-bondong menetapkan kebijakan uang pangkal yang tidak masuk diakal. Seakan menjadi tolok ukur kualitas sebuah universitas, uang pangkal menjadi senjata utama. Semakin besar uang pangkal suatu universitas, semakin bagus kualitas universitas tersebut. Tanpa memikirkan nasib orang-orang yang berhak dan layak mengenyam bangku perkuliahan, paradigma tersebut menyusup perlahan-lahan dan menjadi mindset mematikan. Tak memajukan bangsa, justru hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Jika fenomena ini terus berlanjut,  impian untuk mewujudkan bangsa yang cerdas takkan pernah terwujud.

Pemerintah harusnya tidak tinggal diam, tak seharusnya hak-hak pendidikan menjadi runyam. Masyarakat pun kian resah, memikirkan biaya kuliah yang kian membengkak.